Dedi Mulyadi Nilai Dana BOS Sudah Cukup, SPP SMA/SMK Negeri Tak Perlu Diaktifkan Lagi

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan, tidak ada alasan untuk mengaktifkan kembali Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di SMA/SMK negeri.

Menurut dia, kebutuhan operasional sekolah sudah bisa dipenuhi dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan bantuan operasional yang diberikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Mantan Bupati Purwakarta itu mengatakan, pemerintah sudah mengecek kebutuhan anggaran sekolah negeri.

Hasilnya, dana yang ada dinilai masih mencukupi untuk membiayai kegiatan belajar mengajar tanpa menarik iuran dari orangtua siswa.

"Saya sudah cek. Cukup dengan dana BOS dan dana biaya operasional dari Provinsi Jawa Barat. Cukup samplenya banyak, datanya banyak," ujar Dedi dikutip dari Instagram pribadinya dan telah dikonfirmasi ulang Kompas.com, Sabtu (18/7/2026).

Ia juga menyinggung masih adanya penyalahgunaan dana BOS. Berdasarkan hasil pemeriksaan, nilai temuannya dalam APBD 2025 mencapai sekitar Rp 4 miliar.

"Bahkan kalau mau dibuka, yang menggunakan dana BOS untuk kepentingan lain yang bukan pendidikan, jumlah temuannya APBD 2025 itu sampai Rp 4 miliar," kata Dedi.

Menurut Dedi, temuan itu menunjukkan persoalan bukan karena anggaran kurang, melainkan pengelolaannya yang harus diperbaiki.

Ia menilai, reaktivasi SPP justru menambah masalah di sekolah.

"Artinya, cukup. Kalau terlalu lebih nanti ada potensi untuk digunakan yang lain, malah jadi beban bagi kepala sekolahnya kasihan, jangan sampai ada kena aspek yang bersifat kriminal gara-gara salah kelola BOS," tutur Dedi.

Dedi mengatakan, pemerintah provinsi akan lebih fokus membenahi fasilitas sekolah, seperti toilet, sarana olahraga, hingga tempat ibadah agar siswa bisa belajar dengan nyaman.

"Pokoknya sekolah harus oke, siswa-siswanya harus kreatif, dan pemerintah provinsi berkomitmen untuk itu," kata dia.

Ia juga mengingatkan bahwa kebijakan sekolah negeri gratis di Jawa Barat baru mulai diterapkan pada tahun ajaran 2025/2026. Sebelumnya, siswa SMA dan SMK negeri masih dikenai berbagai pungutan.

"Sebelumnya, di Jawa Barat, sekolah negeri juga bayar. Kan banyak tuh. Dulu, waktu saya anggota DPR, datang ke sekolah-sekolah, bayar, tunggakan-tunggakan siswa yang belum dibayar. Dan itu sekolah negeri. Ada SMA 2 di Subang, ada SMA di Cimahi, ada SMA di Purwakarta, dan ada SMA di Tasik, di Ciamis. Pernah saya bantuin waktu saya jadi anggota DPR," ucap Dedi.

Dedi pun mengajak semua pihak menjaga komitmen agar pendidikan gratis di Jawa Barat tetap berjalan dan kualitasnya terus meningkat.

"Yuk sama-sama berkomitmen untuk menjaga pendidikan di Jawa Barat menuju kualitas yang lebih baik. Dan kita buktikan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai representasi dari negara bisa mewujudkan pendidikan yang merata bagi seluruh rakyat tanpa biaya," ucap dia.

URL artikel：http://www.papertraillab.com/html/864d899127.html