Komisi IX DPR Siapkan Panja Tata Kelola MBG, Fokus Benahi Roadmap

Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris mengatakan pihaknya akan membuat panja terkait program Makan Bergizi Gratis . Dia mengatakan panja itu dibentuk untuk membenahi tata kelola MBG.

Rencana pembentukan panja tersebut disampaikan Charles saat rapat dengar pendapat dengan MBG Watch di Komisi IX DPR, Senayan, Jakarta, Kamis . Ia awalnya berterima kasih atas masukan dan kritik yang disampaikan MBG Watch kepada Komisi IX DPR.

"Kita sudah banyak dengar masukan, input, saran, dan ya terima kasih sudah mau secara gamblang sampaikan apa yang dirasakan dan dipelajari tentunya ini masukan yang sangat berharga untuk kita ke depan memperbaiki atau membuat program ini menjadi lebih bermanfaat," kata Charles sebelum menutup rapat.

Ia lalu menyampaikan bahwa pihaknya akan membuat panja tata kelola MBG dalam waktu dekat. Dia berharap MBG Watch juga memberi pandangan dalam panja tersebut.

"Seperti yang sudah kita diskusikan tadi, ada kemungkinan dalam waktu dekat kita akan membuat panja dan saya harap Bapak-Ibu, teman-teman MBG Watch bisa hadir juga memberikan masukan dan pandangan dalam panja tata kelola program MBG," ucap Charles.

Charles lantas menjelaskan mengenai panja tersebut. Ia menyebut banyak anggota Komisi IX DPR yang setuju dengan pembentukan panja MBG.

"Ya, ini akan kami bahas di rapat internal komisi, dan saya rasa ini masukan yang sangat baik. Tadi sudah banyak anggota yang sepakat untuk membuat Panja Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis," ujar Charles.

Charles membeberkan alasan panja tersebut dibentuk salah satunya untuk membenahi roadmap MBG. Dia mengatakan pihaknya belum melihat roadmap yang jelas dari MBG.

"Karena apa? Salah satunya karena kita belum melihat ada roadmap yang jelas dalam pelaksanaan program ini. Sehingga harapan kami, dengan adanya panja tersebut, kita nanti bisa membahas ini jauh lebih spesifik dan komprehensif, dan menghasilkan bukan saja rekomendasi kepada pemerintah, tetapi juga sebuah roadmap bahwa program ini harus dijalankan seperti apa," jelas Charles.

Selain itu, Charles mengatakan panja juga akan meminta jumlah jelas penerima manfaat MBG. Dia mengatakan nantinya akan mengevaluasi juga penerima manfaat yang sudah berlangsung selama ini.

"Jumlah penerima manfaatnya berapa sih sebetulnya? Karena kalau kita mengacu pada tujuan awal program ini, memperbaiki kondisi gizi anak, mengurangi angka stunting, maka tidak semua anak harus diberi makan, gitu kan," jelas dia.

"Bukan 82 juta penerima manfaatnya, tetapi harus dikecilkan sesuai dengan kebutuhan, yang kalau tadi menurut Mas Media , angkanya 26 juta anak saja sudah cukup dengan anggaran yang hanya Rp 60-an triliun, dibandingkan dengan anggaran MBG tahun ini yang mencapai sebetulnya Rp 335 triliun ya, tetapi direvisi menjadi Rp 258 triliun," lanjutnya.

Charles berharap panja yang dibentuk nantinya bisa memperbaiki program MBG.

"Jadi kita berharap dengan adanya panja tersebut, akan ada hal-hal yang lebih spesifik dan komprehensif tentang bagaimana ke depan program ini harus dijalankan," imbuh dia.

Sementara itu, Direktur Kebijakan Publik di CELIOS Media Wahyudi Askar yang hadir dalam rapat itu sempat membeberkan terkait data penerima manfaat berdasarkan data Badan Pusat Statistik . Dia mengatakan penerima manfaat MBG sebetulnya hanya 26 juta orang apabila program difokuskan ke kategori masyarakat tertentu.

"Kalau seandainya penerimanya benar masyarakat miskin, 3T, kemudian ibu hamil, kemudian mereka yang betul-betul membutuhkan, balita, itu jumlahnya hanya 26 juta penerima, Bapak-Ibu," kata Media saat rapat di Komisi IX DPR.

Media mengatakan, jika program MBG dilakukan benar dengan penerima manfaat itu, maka hanya membutuhkan dana Rp 67 triliun. Bahkan, kata dia, bisa lebih kecil lagi jika program MBG dilakukan bertahap.

"Kalau dilakukan dengan benar, simulasi kami hanya Rp 67 triliun per tahun, dan itu semuanya ya. Dan kalau bisa bertahap, Bapak-Ibu, mungkin hanya butuh Rp 10 triliun dulu mungkin," ujarnya. "Jangan juga ambil dana pendidikan, ambil dana pajak progresif yang lain. Hanya butuh Rp 10 triliun, ini juga tetap jalan, Pak Prabowo juga tetap jalan programnya," lanjut dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari mengungkap pesan Presiden Prabowo Subianto agar pembenahan program Makan Bergizi Gratis dilakukan secara hati-hati. Prabowo ingin setiap keputusan yang diambil dikaji matang.

Hal itu disampaikan Agutina seusai rapat terbatas bersama Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu . Salah satu yang menjadi fokus adalah penataan penerima manfaat. Agustina mengatakan anak yang berada pada kategori desil 8 ke atas tidak lagi diberi MBG.

"Tapi poin pentingnya begini, Pak Presiden minta dikajilah benar-benar setiap kebijakan yang akan diambil. Tidak perlu terburu-buru, itu pesan dari Pak Presiden, ya," kata Agustina.

"Karena memang tidak mudah mengambil sebuah kebijakan untuk jutaan orang. Kan ini sudah 63 juta penerima manfaat, memang tidak mudah," lanjutnya.

Agustina lantas memberikan contoh penataan MBG yang diputuskan, bahwa anak dengan kategori desil 8 ke atas tidak lagi terima MBG. Namun muncul dinamika jika dalam sekolah tersebut ada yang masih berada di desil 8 ke bawah.

"Kan berarti nanti jangan sampai ada yang menerima, ada yang tidak. Pertimbangkan secara psikologis, pertimbangkan dari aspek ini, pertimbangkan dari aspek ini," ujarnya.

Agustina menekankan Prabowo ingin hal tersebut dikaji mendalam. Prabowo memberikan waktu satu bulan untuk meminta perkembangan selanjutnya.

"Nah, Pak Presiden meminta kami mengkaji lagi yang seperti itu. Kami diberi waktu kurang lebih satu bulan, silakan dikaji lagi," ujarnya.

Lihat juga Video: Kejagung Dorong Tersangka Korupsi MBG Setor Nama Lain yang Terlibat

[Gambas:Video 20detik]

URL artikel：http://www.papertraillab.com/html/118c699875.html